POLITIK FREKUENSI DALAM PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN (IPP) TAHUN 2016

M Tazri

Abstract


Proses perpanjangan IPP tahun 2016 terhadap sepuluh Lembaga Penyiaran Swasta
(LPS)-Induk Televisi Jaringan telah berakhir. IPP telah dikeluarkan oleh Pemerintah
melalui KPI. Diawal proses KPI melakukan uji publik yang kontradiktif dan tidak
akuntabel, pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang tidak profesional,
Rekomendasi Kelayakan (RK) yang tidak memiliki standar data yang jelas, hingga
diakhir mundurnya jadwal Forum Rapat Bersama (FRB) dalam penetapan izin. Proses
ini memperlihat kan bahwa telah terjadi tarik menarik kepentingan antara publik,
industri (media) dan pemerintah. Landasan bahwa frekuensi adalah domain publik
terabaikan, politisasi telah terjadi dengan segelumit dinamikanya yang bermuara pada
pertarungan perebutan frekuensi.
Kata kunci : frekuensi, penyiaran, politik

References


Buku :

Ana nadya abrar. 2008. Kebijakan Komunikasi (konsep, hakikat dan praktek). Yogyakarta : Gava

media

Bennet, W.Lance da Entman, Robert M. 2001. Mediated Politics : Communication in the Future

of Democrazy. Cambridge : Cambrodge University Press

Croteau, David dan Hoynes, William. 2000. Media Society : Industries, Image and Audience.

Thusand Oaks, London and New Delhi : Sage Publication Ltd.Second edition

Josseph R. Dominick, Fritz Messere, Barry L. Sherman. 2011. Broadcasting, Cable, the Internet,

and Beyond (seventh edition). NewYork : McGrawHill

Kristiyawan, R. 2013. Model-model gerakan literasi media dan pemantauan media di Indonesia.

Yogyakarta : PKMBP dan Yayasan TIFA

Rahayu, dkk. 2014. Kinerja Regulator Penyiaran Indonesia. Yogyakarta : pr2media dan

Yayasan TIFA (hal.3)

Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta : LkiS

Mufid, Muhammad. 2005. Komunikadi dan Regulasi Penyiaran. Jakarta : Prenada Media

Koran :

Kompas (28 Januari 2016). Langkah KPI Gelar Uji publik Patut Diapresiasi (hal.12)

Kompas (30 Januari 2016). Uji publik Sah dan Legal (hal.12)

Wawancara :

Wawancara dengan Azimah Subagijo (Komisioner KPI 2013-2016) pada tanggal 07 september

Wawancara dengan Yovantra Arief (peneliti Remotivi) pada tanggal 30 agustus 2016

Wawancara dengan Finza Yugistira (Corp.Legal Metro TV) pada tanggal 21 september 2016

Wawancara dengan Nina Mutmainnah Armando (Dosen Komunikasi UI) pada tanggal 29

agustus 2016

Jurnal :

Wahyuni, Hermin Indah. 2000. Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar Dalam Era

Reformasi. Yogyakarta : JSP UGM

Regulasi :

UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lemabaga

Penyiaran Swasta

Online :

Bharata, Bonaventura. (2012) . Mengapa perlu regulasi penyiaran?. (Online)

(http://fisip.uajy.ac.id/2012/05/22/mengapa-perlu-regulasi-penyiaran/, diakses pada 02 November

http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luarjawa.html (diakses 02 November 2016 , 11.27 WIB)

http://koran.tempo.co/konten/2016/01/28/392406/Publik-Berhak-Ikut-Mengevaluasi-10-StasiunTV(diakses 02 November 2016, pukul 19.37)

http://koran.tempo.co/konten/2016/01/28/392406/Publik-Berhak-Ikut-Mengevaluasi-10-StasiunTV(diakses 02 November 2016, pukul 19.37)

https://m.tempo.co/read/news/2016/01/28/092740389/ini-alasan-dpr-tolak-uji-publik-tv-swastaoleh-kpi(diakses pada 02 November 2016, 17.20)


Full Text: PDF